Selasa, 01 Januari 2013

Islamisasi Struktur Kultural Minangkabau


 Islamisasi Struktur Kultural Minangkabau
Oleh: Ahmad Rivauzi, MA

Walaupun Islam diperkirakan sudah masuk mulai pada abad ke 7 M., melalui jalur Selat Malaka, sungai Siak, Kampar terus ke pusat Minangkabau, namun Islamisasi struktur pusat kekuasaan politik di Minangkabau (kerajaan Pagaruyung) menurut Mahmud Yunus diperkirakan baru terjadi pada tahun 1500 M atau 1650 M atau abad 16 dan 17 M. [1]
Berbeda dengan perkiraan Mahmud Yunus, di dalam tambo Pagaruyung sebagaimana diungkap Irhash A. Shamad, terdapat silsilah raja-raja Pagaruyung yang di mulai dari Adityawarman (berkuasa dari tahun 1347-1376 M),[2] Ananggawarman (berkuasa 1376 M s/d...) , Sultan Bakilap Alam, Sultan  Pasambahan, Sultan Alif Khalifatullah (1560-1580 M), Sultan Muning I, Sultan Fatah (Sultan Muning II, 1615 M), Sultan Muning III, Sultan Sembahyang dan seterusnya. Kalau dilihat dari gelar raja pagaruyung, maka dapat disimpulkan bahwa raja ke 3  Pagaruyung yaitu Sultan Bakilap Alam sudah memeluk agama Islam, yang diperkirakan sudah berkuasa pada awal abad 15 M. [3]  Dari data ini sudah dapat diasumsikan islamisasi pusat kekuasaan raja Pagaruyung sudah terjadi pada awal abad ke 15 M dan sekaligus menunjukkan bahwa islamisasi pusat kerajaan Pagaruyung jauh lebih awal dari perkiraan Mahmud Yunus.
Namun penting juga diungkapkan bahwa dalam penulisan sejarah raja Pagaruyung terdapat bagian yang hilang. Setidaknya semenjak meninggalnya Adityawarman yang digantikan anaknya Ananggawarman pada tahun 1375 atau menurut beberapa sumber menyebut tahun 1376, sampai tahun 1560 yang merupakan masa Sultan Alif naik tahta. Sultan Bakilap Alam dan Sultan Pasambahan cuma ditemukan dalam tambo (Datoek Toeah, 1976: 118) dan sayangnya tidak dilengkapi dengan informasi dan penjelasan yang lengkap.
Islam terserap ke dalam struktur adat dan politik struktur kekuasaan Pagaruyung, terekpresikan dalam struktur kekuasaan dan adat yang disebutkan dengan Rajo Tigo Selo yaitu Rajo Alam yang Dipertuan Minangkabau di Pagaruyung, Rajo Adat yang memegang kekuasaan dibidang adat di Buo, dan Rajo Ibadat yang memegang kekuasaan di bidang agama yang berkedudukan di Sumpur Kudus. Di bawah Rajo Tigo Selo terdapat struktur  Basa Ampek Balai yang berperan sebagai dewan menteri yaitu, Bandaro Titah di Sungai Tarab sebagai perdana menteri, Tuan Qadhi di Padang Gantiang membawahi urusan agama,[4] Indomo di Saruaso membidangi urusan keuangan, dan Makhudum di Sumanik yang mengurusi urusan pertahanan dan keamanan. Menurut Marjani Martamin, penobatan dan pelantikan Rajo Tigo Selo dan Basa Ampek Balai dilaksanakan sejalan dengan pengangkatan dan pengiriman Sultan nan Delapan ke rantau Minangkabau yaitu, Aceh, Palembang, Tambusai, Rao, Sungai Pagu, Bandar Sepuluh, Siak Sri Inderapura, dan Rembau Sri Menanti. Pengiriman dan pelantikan ini dilakukan oleh Sultan Bakilap Alam. [5]
Pada tingkat nagari, islamisasi struktur adat juga terlihat pada struktur adat misalnya pada beberapa nagari terdapatnya gelar malin, imam dan khatib di samping adanya pangulu, dubalang dan datuak. Dalam struktur adat di Nagari, gelar-gelar tersebut merupakan jabatan yang diwariskan dari mamak kepada kemenakan dan orang yang memangku gelar tersebut terkategori sebagai ninik mamak yang memperoleh otoritas dalam adat. Hal tersebut tentunya berbeda dengan jabatan tuanku yang memperoleh otoritas bukan atas dasar warisan gelar adat, tetapi lebih didasari kepada pengetahuan agama yang dimiliki.[6]
Islamisasi Minangkabau juga dapat dilihat pada aforisme [7]atau pepatah adat. Sebelum kedatangan Islam dikenal pepatah “adat basandi alua dan patuik” (adat bersendikan kepada alur dengan kepatutan). Setelah Islam datang, pepatang itu kemudian berubah dengan “adat basandi alua, syara’ basandi dalil” (adat bersendikan alur, syara’ bersendikan dalil). Tahap berikutnya, dalam dinamika islamisasi adat, muncul aforisme baru “ adat basandi syara’, syara’ basandi adat” (adat bersendi kepada syara’, dan syara’ bersendi kepada adat). Aporisme terakhir sebagaimana dilaporkan Azra  yang dikutip dari Abdullah dirumuskan setelah perang Padri (1821-1838) sebagai berikut “adat basandi syara’, syara’ basandi kitabullah (al-Quran)”.[8] Aporisme terakhir inilah yang dipandang oleh beberapa sejarawan sebagai hasil kesepakatan Sumpah Sati Bukit Marapalam.[9]
Terdapat kesimpang siuran dalam hal kapan sumpah sati bukit marapalam itu terjadi. Apakah setelah perang Padri atau sebelum perang Paderi. Menurut catatan Syekh Sulaiman Ar-Rasuly, sebagimana dipaparkan oleh Azwar Datuk Mangiang. Dt. Mangiang pernah mewawancarai Inyiak Canduang (penulis buku “Perdamaian Adat dan Syarak”) pada akhir tahun 1966 di Pekan Kamis Candung. Hasil wawancaranya itu di tulis dalam makalah “Piagam sumpah satie Bukik Marapalam”, menyatakan bahwa peristiwa itu terjadi sekitar tahun 1644 Masehi (M), jauh sebelum revolusi perkembangan Islam di alam Minang oleh Paderi.[10]
Menurut Masu’d Abidin[11],piagam sumpah sati tersebut adalah sebuah konsep dalam tataran ideologis dan dijadikan sebagai falsafah atau pedoman dalam kehidupan sosial, budaya, agama dan politik masyarakat Minang. Falsafah itu hampir sama dengan falsafah di daerah lain seperti di Aceh yang diekspresikan dengan “hukum ngon adat hantom cre, lagee zat ngon sifeut” (hukum adat dan Islam tidak dapat dipisahkan, seperti zat dan sifat suatu benda), atau di Ambon dikenal “adat dibikin di mesjid” (adat dibuat di dalam mesjid). Sebagaimana diungkap Masud Abidin, sebagian besar masyarakat Minang meyakini perjanjian itu terjadi di puncak Bukit Marapalam. Nama bukit itu awalnya sebuah istilah, berdasarkan foklor berasal dari kata “Merapatkan Alam” yaitu merapat atau terhubung dengan alam Luhak nan Tigo. Asumsi lain tentang nama itu ialah rapat untuk mencari penyelesaian konflik kaum adat dengan ulama atau antar ulama yang berbeda mazhab dan tariqat.
Mas’ud Abidin, menyimpulkan terdapat enam versi tentang waktu kejadian Sumpah Sakti Bukit Marapalam itu. Berdasarkan laporan penelitian dan seminar tentang Sumpah Satie Bukik Marapalam (1991).[12]
 Versi pertama tentang peristiwa kemunculan piagam sumpah satie itu terjadi pada masa Syekh Burhanuddin menyebarkan Islam di tengah-tengah kuatnya pengaruh adat di alam Minang. Hamka (1984) bahwa evolusi perkembangan Islam (secara tersirat ia memperkirakan masa Syekh Burhanuddin) masih berlaku konsensus pertama yaitu “adaik basandi syarak, syarak basandi adaik”. Fakta sosial pun membuktikan bahwa ia berhasil mengembangkan aliran Sattariyah di Nagari Andaleh ke pedalaman Minang yaitu ke Marabukit yang berada di kaki Bukit Marapalam. Burhanuddin berusaha memurnikan ajaran Islam dari pengaruh budaya Hindu-Budha seperti minum tuak, menyabung ayam atau berkaul ke tempat keramat. Istana Pagarruyung juga menjadi sasarannya dan ia berhasil. Keberhasilan itu membuat dia dikenal sebagai ulama besar di Minang. Para kaum adat dan ulama yaitu Syekh Burhanuddin sebagai penggagas piagam sumpah satie tersebut dengan dua muridnya (salah satu muridnya Idris Majolelo) bersama penghulu Ulakan menemui Yang Dipertan Agung Pagarruyung. Penjelasan Mas’ud Abidin ini senada dengan informasi dalam “Naskah Ulakan”, sebagaimana dikutip Abu Naim dan Irhash A. Shamad, dikemukakan tentang upaya Syekh Burhanuddin dan orang nan sebelas Ulakan pergi berunding ke pusat kerajaan Pagaruyung untuk mendapatkan legitimasi bagi  kalangan ulama untuk mengajarkan Islam di seluruh Minangkabau:
...berkat kekuasaan Allah swt., akhirnya didapatlah keputusan untuk pergi ke Pariangan Padang Panjang terus ke Sungai Tarab menemui Basa Ampek Balai dan langsung menghadap daulat yang dipertuan Pagaruyung, karena walaupun orang nan sebelas ini sudah faham, namun tiada jua artinya jika di bawah saja yang jernih sedang di atas masih keruh.[13]

 Seterusnya mereka bersama Rajo nan Tigo Selo dan Basa Ampek Balai  melakukan upacara pemotongan kerbau. Mereka memakan dagingnya, dikacau (menebarkan) darahnya, ditanam tanduknya, dilacak pinang dan ditapung batu, ‘diikat’ dengan Al Fatihah, dikarang sumpah jo satie, siapa yang melanggar akan dimakan biso kawi di atas dunia, dimakan kutuk Kalammu`llah pada akhirat dan disudahi dengan doa selamat. Semenjak itu muncul beberapa pepatah petitih, yaitu syarak mandakiadaik manurun; syarak lazim, adaik kawi; syarak babuhue mati, adaik babuhue sintak; syarak balindueng, adaik bapaneh; syarak mangato, adaik mamakai; syarak batilanjang, adaik basisampieng. 
Mas’ud juga menulis, semenjak Aceh di bawah Sultanat Tajul Alam Shafiathuddin Syah menguasai Pantai Barat Sumatera dari tahun 1641-1675 M, Sultan nan Salapan dari Pagarruyung diperintahkan turun ke Aceh, Bantam, Palembang, Jambi, Indragiri, Siak, Rokan, Sungai Pagu, Indrapura, dan Pariaman untuk menjadi raja dan berdakwah. Mereka juga yang menyampaikan buek parbuatan (piagam sumpah satie Bukik Marapalam) kepada masyarakat di alam   Minang.  Kepergian Sultan nan Salapan dilepas oleh rajo-rajo (raja-raja), manti-manti, Basa Ampek Balai, penghulu-penghulu, tuanku-tuanku dan para hulubalang yang diundang dari Luhak nan Tigo. Mereka yang diundang sekaligus ditugaskan menyebarkan piagam sumpah satie itu. Ketika itu Pagarruyung telah diperintah oleh Sultan Ahmadsyah gelar Tuanku Rajo nan Sati yang dilewakan dengan gelar tambahan yaitu Raja Alif. Dialah raja Pagarruyung yang pertama bertugas menyebarluaskan piagam sumpah satie tersebut.
Kalau dibandingkan yang ditulis Mas’ud Abidin di atas, terdapat perbedaan dengan yang diungkap Irhash dan Marjani Martamin. Irhash menulis bahwa yang melantik raja nan salapan dan basa ampek balai sekaligus mengutusnya kepada beberapa daerah di atas adalah Sultan Bakilap Alam (raja ketiga).[14] Kalau raja-raja sebagaimana di atas dikaitkan dengan misi dakwah ABS SBK, tentunya pendapat Irhash jelas memiliki kelemahan karena mustahil pada tahun 1644 yang disinyalir sebagai waktu sumpah bukit marapalam, Pagaruyung dipimpin oleh raja ketiga. Penulis memandang bahwa baik Sultan Bakilap Alam maupun Sultan Alif sama-sama tidak mungkin masih hidup pada saat sumpah sati Bukit Marapalam, karena menurut data sejarah sultan Alif berkuasa dari tahun 1560-1580 M.
Versi kedua yaitu Piagam sumpah satie Bukit Marapalam masa awal gerakan/perang Paderi. Gerakan Paderi yang diilhami oleh kebangkitan Islam oleh kaum Wahabi di Tanah Suci, Arab Timur. Paham Wahabi berkembang sampai ke Minang secara radikal dan pendukungnya hendak mengembalikan kemurnian Islam secara revolusi. Mereka disebut kaum Paderi yaitu orang dari kota pelabuhan di Pidie, Aceh. Daerah pertahanan yang strategis bagi kaum Paderi adalah puncak Bukit Marapalam. Namun mereka khawatir korban bertambah di kalangan masyarakat. Kaum Paderi menggagas perjanjian dengan kaum adat. Datuk Bandaro berinisiatif menemui Datuk Samik untuk menyetujuinya. Kesepakatan mereka dilaporkan kepada Datuk Surirajo Maharajo di Pariangan. Mereka berhasil mengeluarkan Piagam sumpah satie Bukik Marapalam yaitu ABSSBK.
Versi ketiga yaitu Piagam sumpah satie Bukit Marapalam masa awal perang Paderi sekitar tahun 1803-1819. Kedua pihak yang berperang sama-sama kuat. Namun kaum Paderi sering melakukan serangan mendadak ke nagari-nagari. Benteng pertahanan mereka sekitar jalan bukit Marapalam ke Lintau diparit tinggi dan melingkar. Kaum adat melirik bangsa Eropa (Belanda) untuk mendapatkan dukungan sehingga terjadi perang Paderi. Korban berjatuhan diketiga pihak yang berkepentingan. Melihat kejadian itu yang lebih menguntungkan Belanda, maka muncul kesadaran beberapa kaum adat untuk berdamai dengan ulama Paderi dan bersatu melawan Belanda. Tersebutlah Datuk Bandaro wakil golongan adat dan Tuanku Lintau sebagai tokoh yang memprakarsai perjanjian itu di Bukit Marapalam. Fakta sosial membuktikan bahwa Tuanku Lintau yang mengkonsep, mengatur, dan menjalankan ABSSBK.
Versi keempat yaitu Piagam sumpah satie Bukit Marapalam masa vacum perang Paderi. Kaum Paderi menganggap kaum adat dan Belanda sebagai kafir yang harus diperangi. Strategi Belanda yaitu mengalihkan pasukannya menghadapi Perang Diponegoro di Jawa, sementara Belanda pura-pura berdamai dengan kaum Paderi, namun antara ulama dengan kaum adat belum juga berdamai. Melihat strategi Belanda maka kaum Paderi juga melakukan rekonsiliasi dengan kaum adat untuk menambah kekuatan dengan sebuah perjanjian. Pelopor dari kaum adat yaitu Datuk Bandaro dan dari Paderi (sekaligus yang mampu menanamkan ajaran Islam kepada mereka) adalah Tuanku Lintau. Pertentangan mulai reda semenjak perjanjian itu, namun pertentangan masih terasa antara para datuk dari Nagari Saruaso dan Batipuh.
Versi kelima yaitu Piagam sumpah satie Bukik Marapalam masa Perang Paderi II. Strategi perang Belanda berhasil, terbukti dengan kekalahan Diponegoro dan kemudian jatuhnya benteng pertahanan Paderi Lintau di puncak Bukit Marapalam bulan Agustus 1831. Berturut-turut jatuhlah ke tangan Belanda benteng di Talawi, Bukit Kamang dan kekuatan Tuanku Nan Renceh. Semua Paderi di Agam jatuh ke tangan Belanda akhir Juni 1832. Mereka telah terlanjur diadu domba oleh Belanda dengan adanya konflik agama dan adat. Namun sebelum Bukik Marapalam jatuh ke tangan Belanda, antara kaum adat dan agama telah berunding yang menghasilkan piagam sumpah satie tersebut. Kembali disebut-sebut Tuanku Lintau sebagai pemprakarsanya.
Versi keenam yaitu Piagam sumpah satie Bukik Marapalam pada akhir perang Paderi. Setelah kekalahan Paderi Belanda bisa menguasai Minang. Belanda mulai merubah tatanan sosial masyarakat. Mereka mengangkat Penghulu Bersurat untuk kepentingan administrasi dan untuk urusan pemungutan pajak.Nagari-nagari yang otonom di Minang mereka jadikan bagian wilayah Administratif Pemerintahan Hindia Belanda. Namun kekhawatiran masyarakat Minang terhadap Belanda yang utama adalah pandangan bahwa mereka orang kafir, sehingga ada kecemasan terjadinya perubahan struktur sosial dan nilai-nilai agama dalam masyarakat. Upaya mengantisipasi hal itu adalah memperkuat persatuan kaum adat dan ulama dengan mencetuskan piagam sumpah satie tersebut.
Ketidakjelasan informasi tentang peristiwa Piagam sumpah satie Bukit Marapalam telah menggagalkan rencana Pemerintah Daerah Sumatera Barat membangun tugu Sumpah Satie Marapalam di daerah tersebut.



[1] Mahmud Yunus, Sejarah Pendidikan Islam
[2] Dari manuskrip yang dipahat kembali oleh Adityawarman pada bagian belakang Arca Amoghapasa disebutkan pada tahun 1347 Adityawarman memproklamirkan diri menjadi raja di Malayapura (Kern, J.H.C.,: 1907),  Adityawarman merupakan putra dari Adwayawarman seperti yang terpahat pada Prasasti Kuburajo dan anak dari Dara Jingga, putri dari kerajaan Dharmasraya seperti yang disebut dalam Pararaton. Ia sebelumnya bersama-sama Mahapatih Gajah Mada berperang menaklukkan Bali dan Palembang,  (Berg, C.C.,:1985). Pada masa pemerintahannya Adityawarman memindahkan pusat pemerintahannya ke daerah pedalaman Minangkabau. Dari prasasti Suruaso yang beraksara Melayu menyebutkan Adityawarman menyelesaikan pembangunan selokan untuk mengairi taman Nandana Sri Surawasa yang senantiasa kaya akan padi (Casparis, J.G., 1990: 40-49) yang sebelumnya dibuat oleh pamannya yaitu Akarendrawarman raja Dharmasraya. Adityawarman pada awalnya dikirim untuk menundukkan daerah-daerah penting di Sumatera, dan bertahta sebagai raja bawahan (uparaja) dari Majapahit (Muljana, S.,2005). Kemudian dari berita Cina diketahui Adityawarman pernah mengirimkan utusan ke Cina sebanyak 6 kali selama rentang waktu 1371 sampai 1377 (Kozok, U.,2006). Setelah meninggalnya Adityawarman, Majapahit mengirimkan kembali ekspedisi untuk menaklukan kerajaan ini pada tahun 1409 ( Muljana, S., 2005). Legenda-legenda Minangkabau mencatat pertempuran dahsyat dengan tentara Majapahit di daerah Padang Sibusuk. Konon daerah tersebut dinamakan demikian karena banyaknya mayat yang bergelimpangan di sana. Menurut legenda tersebut tentara Jawa berhasil dikalahkan. Sebelum kerajaan ini berdiri, sebenarnya masyarakat di wilayah Minangkabau sudah memiliki sistem politik semacam konfederasi, yang merupakan lembaga musyawarah dari berbagaiNagari dan Luhak. Dilihat dari kontinuitas sejarah, kerajaan Pagaruyung merupakan semacam perubahan sistem administrasi semata bagi masyarakat setempat (Suku Minang). Sumber: Wikipedia, Kerajaan Pagaruyung, http: //id.wikipedia.org/wiki/ (Download tgl. 30 September 2012).
[3] Data tersebut berasal dari Himpunan Prasaran dan Kertas Kerja Seminar Sejarah dan Kebudayaan Minangkabau pada tahun 1970. Lihat  Irhash A. Shamad, h 39 yang merujuk kepada tulisan Marjani Martamin, dkk, Sejarah Sumatera Barat, (Jakarta: Dept P & K, 1978), 
                [4] Menurut A.A Navis, basa ampek balai sudah ada mulai sebelum Islam yaitu  Bandaro Titah di Sungai Tarab, Tuan Gadang di Batipuah, Indomo di Saruaso, Makhudum di Sumanik.A.A Navis, Alam Takambang Jadi Guru, Adat dan Kebudayaan Minangkabau, (Jakarta: Grafiti Pers, 1984), h 17. Namun menurut Hamka, Tuan Gadang di Batipuah bukanlah Basa Ampek Balai, namun disejajarkan dengan Basa Ampek Balai karena fungsinya hanya sebagai panglima perang. Lihat Hamka, Ayahku, Riwayat Hidup Dr. H. Abdul Karim Amarullah dan Perjuangan Kaum Agama di Sumatera, (Jakarta: Djajamurni, 1967)., h. 20
[5] Irhash A Shamad, . Baca juga Marjani Martamin, dkk. Sejarah Sumatera Barat, (Jakarta: Dept P & K., 1978), 
[6] Azyumardi Azra, Surau..
[7] Pernyataan yang padat dan ringkas tentang sikap hidup atau kebenaran umum namun mengandung makna kebenaran yang dalam
[8] Azra, Surau,
                [9] Menurut catatan Inyiak Canduang, seripati sumpah stie bukit marapalam adalah sebagai berikut :
                Agama Islam mula-mula datang ke Minangkabau dengan melalui daerah Pesisir (rantau), disambut dengan tangan terbuka oleh Penghulu-Penghulu dalam Luhak nan Tigo Lareh nan Duo.
                Sesudah Islam berkembang di Alam Minangkabau terjadilah perselisihan antara Kaum Adat dengan Alim Ulama, disebabkan ada sebagian dari pamaianan kaum adat yang tidak disetujui oleh Alim Ulama seperti basalung barabab, manyabung, bajudi, badusun bagalanggang, basorak basorai dan lain-lain. Dan sebagian apa yang diharuskan oleh agama tidak dapat dibenarkan menurut adat seperti perkawinan sepasukuan.
                Untuk memelihara persatuan dalam nagari, diusahakan oleh orang pandai-pandai dan terkemuka mencari air nan janih sayak nan landai guna terwujudnya perdamaian antara Penghulu dan Alim Ulama. Nan di atas ke bawah-bawah nan di bawah ke atas-atas, masing-masing surut salangkah. Kaum adat meninggalkan pamainan yang bertentangan dengan agama seperti manyabung, berjudi dan sebagainya.
                Dan Alim Ulama membenarkan pula ketentuan adat yang tidak berlawanan dengan agama seperti melarang perkawinan sepasukuan dan lain-lain, sehingga dapatlah kata sepakat: “Bulat boleh digolongkan picak boleh dilayangkan”.
                Buat mengikrarkan dan ma-ambalaui kebulatan itu, diadakanlah pertemuan besar di atas Bukit Marapalam (antara Lintau dan Tanjung Sungayang) yang dihadiri oleh Penghulu-Penghulu dan Alim Ulama serta orang-orang terkemuka dalam Luhak nan Tigo Lareh nan Duo. Dibantai kerbau, dagingnya dilapah darahnya dikacau, tanduk ditanamkan, ditapung batu dilicak pinang, diikat dengan Alfatihah dan dibacakan doa selamat. Dalam pertemuan besar itulah diikrarkan bersama-sama dan menjunjung tinggi kebulatan yang telah dibuat oleh orang-orang pandai dan para terkemuka, yaitu:
§  Penghulu rajo dalam nagari, kato badanga, pangaja baturuik, manjua jauh manggantung tinggi.
§  Alim Ulama suluh bendang dalam nagari, air nan janih sayak nan lancar tempat batanyo di Panghulu.
Dalam pelaksanaannya, Alim Ulama memfatwakan dan Panghulu mamarintahkan.
Di sinan ditanamlah Rajo Adat di Buo dan Rajo ibadat di Sumpur Kudus.
Dikarang sumpah jo satie, yaitu: “Siapa yang melanggar kebulatan ini dimakan bisokewi di atas dunia , ke atas indak bapucuk, ke bawah indak baurat, di tangah dilarik kumbang, di akhirat dimakan kutuk kalam Allah.
Di sinan ditetapkan pepatah adat nan berbunyi: “Adat bapaneh syarak balindung”, artinya: “Adat adalah tubuh dan syarak adalah jiwa di Alam Minangkabau. Dan pepatah adat nan berbunyi: “Syarak mangato adat mamakai”.
Itulah sari pati sumpah satie (Piagam) Bukit Marapalam nan kita terima turun temurun sampai kini. Dan hambo terima dahulunya dari tiga orang tuo, yaitu:
1)       Tuangku Lareh Kapau nan Tuo (sebelum Tuangku Lareh yang terakhir).
2)       Ninik dari mintuo hambo di Ampang Gadang.
3)       Angku Candung nan Tuo.
Bukti-bukti yang bersua dalam pelaksanaan, yang bahasa Penghulu memerintahkan menjalankan fatwa Ulama seperti berzakat, berpuasa, bersunat rasul dan sebagainya, yang sulit dapat dikerjakan kalau tidak diiringi fatwah Ulama itu dengan perintah Penghulu sebagai rajo dalam nagari.
Pada akhir abad ke-sembilan belas dan lai hambo dapati bahwa sesuatu perkara yang terjadi dalam nagari dihukum oleh Penghulu. Sebelum Penghulu menjatuhkan hukuman malamnya mendatangi Ulama yang dinamakan waktu itu dengan “Bamuti” (mungkin asalnya bermufti) untuk minta nasihat dan bermusyawarah tentang hukum yang akan dijatuhkan (waktu itu tempat “bamuti” adalah Angku Candung nan basurau di Baruhbalai). Dan begitu juga ditiap nagari di Minangkabau sampai ada peraturan baru oleh Belanda yang perkara diadili oleh Tuangku Lareh, kemudian Magistraad dan kemudian sekali Landraad.
Kaum penjajah (Belanda) sangat kuatir kepada persatuan adat dan agama. Maka diusahakannya memecahkan dengan mendekati Penghulu dan menjauhi Alim Ulama.
Tambo-tambo adat yang dipinjam, katanya untuk dipelajari, tetapi sebenarnya untuk dihabiskan, guna mengaburkan sejarah yang sebenarnya, termasuk sejarah Bukit Marapalam ini.
Demikianlah hambo wasiatkan untuk dipedomani oleh anak cucu hambo kemudian hari di Candung khususnya dan di Minangkabau umumnya, karena sudah terdengar orang-orang yang hendak mencoba memisahkan antara adat dan agama di Minangkabau.
Wabilahitaufieq. Candung, 7  Juni 1964 / 26 Muharam 1384.(DtoSyekh Suleiman Ar Rasuly).Baca: Rick Harsen El Thiaz, Gurindam Pitaruah Ayah Untuk Anak Perempuan Karya Yus Dt. Parpatiah. Tinjauan Sosiologi Sastra. (Skripsi),  Jurusan Sastra Daerah Minangkabau. Fakultas Sastra. Universitas Andalas Padang.
                [10] Azwar Datuk Mangiang. “Piagam sumpah satie Bukik Marapalam”. Makalah Seminar. tertanggal 16 Juli 1991.
[11] Bukit Marapalam adalah bukit tertinggi di Kabupaten Tanah Datar berada di puncak Bukit Marapalam, dinamakan Puncak Pato. Nama itu berasal dari istilah fakto atau pakta (puncak untuk membuat perjanjian). Asumsi lain ialah berasal dari katapatongahan (pertengahan) antara kedudukan Tuanku Lintau di Lintau dengan Yang Dipertuan Agung Raja Pagarruyung di Pagarruyung. Lihat,  Mas’ud Abidin, Piagam Sumpah Sati Bukik Marapalam, http://www.pandaisikek.net/  , (Download tgl. 30 September 2012).
[12] Mas’ud Abidin, Piagam Sumpah Sati Bukik Marapalam, http://www.pandaisikek.net/  , (Download tgl. 30 September 2012).

                [13] Abu Naim, Syafnir, Sumpah Sati di Bukit Marapalam: Perpaduan Adat dengan Syarak, Makalah, (Padang: Fakultas Sastra Universitas Andalas, 1991.lihat juha Irhash A. Shamad, Islam...
                [14] Irhash A Shamad, . Baca juga Marjani Martamin, dkk. Sejarah Sumatera Barat, (Jakarta: Dept P & K., 1978), 

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar